 |
| Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto (Galang Aji Putro/detikcom) |
"Pertimbangannya itu, yang pertama adalah bahwa memang kita tidak mau bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah berkaitan dengan go green, berkaitan dengan ramah lingkungan dan efisiensi," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar di gedung Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).
Kemenhub melakukan uji publik tahap pertama terhadap revisi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016. Menurut Pudji, kebutuhan publik ikut menunjang diperbolehkannya LCGC menjadi taksi online.
"Tingkat ekonomi masyarakat yang boleh dikatakan segmentasinya (membeli mobil) itu, kita membuka peluang itu," ujar Pudji.
Namun dia juga menyoroti tingkat keamanan pada mobil tipe LCGC. Meski sudah ada pengujian dari pihak kementerian terkait, Pudji mengkhawatirkan sikap pengemudi dalam mengendarai mobil LCGC.
"Karena sudah lolos uji tipe oleh Kementerian Perhubungan sendiri, kemudian dari Kementerian Perindustrian juga sudah lolos berkaitan dengan masalah kelayakan kendaraan itu sendiri, jadi tidak ada dasar kemudian dia tidak safety," katanya.
"Yang menjadi catatan itu, memang kalau si pengemudi itu melanggar aturan, misalnya dalam mobil itu 3 orang dengan sopir jadi 4, misal ditambah 1 lagi penumpang, itu kan bisa oleng. Kira-kira begitu. Kan bisa celaka. Kendaraan itu kecepatannya terbatas, jadi harus mulai hati-hati," lanjutnya.
Pudji menambahkan, izin terhadap mobil LCGC ini justru dikhawatirkan juga akan menambah kepadatan lalu lintas. Ia pun berharap adanya pembenahan yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mau beralih menggunakan kendaraan umum.
"Tapi bahwa apa pun yang terjadi, pemerintah harus mengupayakan angkutan umum itu harus lebih bagus, harus lebih nyaman dan aman sehingga masyarakat beralih pada angkutan umum. Begitu itu kuncinya," imbuh mantan Kakorlantas itu.
(gla/rna)
0 Comments